Seringkali saat saya berdiskusi dengan HRD atau Manajer Operasional mengenai pengembangan SDM, muncul satu pertanyaan klasik:
"Mas Dwi, tim saya sudah saya ikutkan training internal. Sudah diajari cara pakai alatnya. Kenapa harus ikut uji kompetensi (sertifikasi) lagi? Kan boros budget."
Jika Anda memandang sertifikasi hanya selembar kertas bertanda tangan, maka ya, itu terlihat seperti pemborosan.
Namun, di dunia industri yang berisiko tinggi dan berbasis regulasi, ada perbedaan jurang yang lebar antara "Pernah Belajar" (Training) dengan "Terbukti Mampu" (Sertifikasi).
Di artikel ini, saya ingin membedah mengapa mengandalkan training semata adalah strategi yang berisiko bagi perusahaan, dan mengapa Sertifikasi (khususnya BNSP) adalah investasi aset, bukan beban biaya.
1. Ilusi Kompetensi: "Bisa" vs "Kompeten"
Bayangkan Anda naik pesawat. Pilotnya mengumumkan: "Tenang saja Bapak/Ibu, saya belum punya lisensi terbang, tapi saya sudah sering nonton video tutorial cara menerbangkan pesawat ini."
Apakah Anda mau terbang bersamanya? Tentu tidak.
Di lantai pabrik, kita sering membiarkan operator Forklift atau Crane bekerja hanya bermodalkan "sudah diajari seniornya". Mereka mungkin bisa menggerakkan alatnya. Tapi apakah mereka kompeten mengenali risiko, melakukan perawatan harian, dan bertindak benar saat darurat?
- Training adalah proses transfer pengetahuan (Knowledge).
- Sertifikasi adalah proses pembuktian bahwa pengetahuan tersebut sudah menjadi Skill dan Attitude yang sesuai standar baku.
Tanpa sertifikasi, kompetensi karyawan Anda hanyalah klaim sepihak yang tidak teruji.
2. Payung Hukum: Menghindari Mimpi Buruk Legal
(Sudut Pandang Perusahaan)
Kecelakaan kerja tidak pernah ada di jadwal. Saat (amit-amit) itu terjadi, hal pertama yang akan ditanyakan oleh auditor atau pihak berwajib (Disnaker/Kepolisian) adalah:
"Apakah operator yang bersangkutan memiliki lisensi (SIO/Sertifikat) yang valid?"
Jika jawabannya tidak, maka perusahaan berada di posisi yang sangat lemah secara hukum. Kelalaian menyediakan tenaga kerja bersertifikat bisa dianggap sebagai kelalaian manajemen.
3. Bahasa Universal Kompetensi: BNSP
(Sudut Pandang Karyawan)
Bagi Anda para profesional, sertifikat pelatihan internal perusahaan A mungkin tidak diakui di perusahaan B. Kenapa? Karena standar materinya berbeda.
Di sinilah peran BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Sertifikat berlogo Garuda ini adalah "mata uang" yang berlaku di seluruh industri nasional (bahkan ASEAN).
Memiliki sertifikat kompetensi BNSP berarti kemampuan Anda telah divalidasi oleh Asesor independen menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ini adalah posisi tawar (bargaining power) terkuat saat Anda negosiasi gaji atau melamar kerja. Anda tidak perlu berbusa-busa menjelaskan Anda bisa apa, cukup tunjukkan sertifikatnya.
4. Bagaimana Memulainya?
Proses sertifikasi bukanlah ujian sekolah yang harus dihafal mati. Dalam skema BNSP, ini adalah pembuktian portofolio.
Sebagai praktisi yang sering mendampingi proses ini, saran saya: 1. Kumpulkan Bukti Kerja: Simpan logbook harian, foto saat bekerja, laporan yang pernah dibuat, atau SOP yang pernah disusun. Ini adalah "amunisi" Anda saat asesmen. 2. Pahami Unit Kompetensi: Jangan asal daftar. Pastikan skema yang diambil (misal: Ahli K3 Umum atau Operator Forklift) sesuai dengan pekerjaan harian Anda. 3. Ikuti Pra-Asesmen: Training persiapan itu penting bukan untuk mengajari Anda dari nol, tapi untuk menyelaraskan bahasa lapangan Anda dengan standar SKKNI.
Kesimpulan
Berhentilah menganggap sertifikasi sebagai beban administrasi. Bagi perusahaan, ini adalah Manajemen Risiko. Bagi karyawan, ini adalah Aset Karier.
Jika operasional Anda ingin naik kelas dari sekadar "jalan" menjadi "profesional dan aman", sertifikasi kompetensi adalah satu-satunya jalan.
Butuh bantuan merencanakan Training & Sertifikasi di perusahaan Anda? Saya bisa membantu Anda melakukan Training Needs Analysis (TNA) dan mendampingi proses sertifikasi tim Anda.
Menyiapkan Ruang Diskusi...